Pendahuluan Administrasi badan hukum sering kali dipandang sebagai formalitas yang hanya diperlukan pada saat mendirikan perusahaan. Padahal, setelah suatu Perseroan Terbatas (PT) memperoleh status badan hukum, perusahaan masih memiliki berbagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi selama menjalankan kegiatan usahanya. Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi badan hukum sekaligus memperkuat transparansi dunia usaha, Menteri Hukum menerbitkan Peraturan
Pendahuluan Perkembangan dunia usaha telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, semakin kompleksnya aktivitas bisnis juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hukum yang melibatkan korporasi. Dalam praktik, tidak sedikit tindak pidana dilakukan bukan semata-mata atas kehendak individu, melainkan sebagai konsekuensi dari kebijakan perusahaan, sistem pengendalian yang lemah, maupun budaya kerja yang mendorong terjadinya pelanggaran.
Dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi pada masa mendatang, maka pemerintah Republik Indonesia memberikan aturan secara tersendiri tentang perseroan terbatas melalui Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUPT, sebagaimana kami